Tahun depan Indonesia (2014) kembali menggelar pesta demokrasi. Demokrasi Indonesia sendiri merupakan hasil eraman Reformasi tahun 1998. Lima belas tahun yang lalu era reformasi bergulir setelah berhasil menggulingkan orde baru yang otoriter. Reformasi diharapkan membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik, di mana kemakmuran dan kemaslahatan rakyat bisa dirasakan dengan lebih merata. Sayangnya, ini sering kali hanya menjadi platform partai-partai yang bergulat dalam memenangkan suara.
Sepanjang 2013 sendiri, rakyat kita kerap terlibat dalam pesta demokrasi dalam sekup regional, yakni Pemilukada yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota bahkan sampai pemilihan kepala desa. Pesta-pesta inipun rupanya berhasil dijadikan momentum pergulatan bagi para politisi untuk mendulang suara dan menaikkan rating partainya.
Sementara itu, sebagian kecil masyarakat yang tidak mau “ambil pusing” dalam menentukan pilihan suaranya masih mengiringi proses domokratisasi di negeri ini. Mereka mamaknai demokrasi sebagai sebuah kebebasan untuk memilih. Memilih untuk “memilih” salah satu kandidat atau memilih untuk “tidak memilih” sama sekali. Bisa juga memilih untuk “memilih” semua kandidat. Intinya suara mereka tidak dapat diperhitungkan saat penghitungan suara. Masyarakat seperti yang saya sebut di atas biasa dikenal sebagai Golongan Putih (Golput).
Golput sendiri disinyalir sebagai sebuah reflection progress sekaligus reaksi dari sebagian pemilih terhadap keadaan politik tertentu. Alasan klasiknya adalah kekecewaan dan ketidakpercayaan mereka terhadap kandidat-kandidat yang ada. Pada titik inilah golput membingkai menjadi sebuah krisis politik yang paling halus namun memiliki dampak yang harus diperhitungkan.
Sepanjang 2013 sendiri, rakyat kita kerap terlibat dalam pesta demokrasi dalam sekup regional, yakni Pemilukada yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota bahkan sampai pemilihan kepala desa. Pesta-pesta inipun rupanya berhasil dijadikan momentum pergulatan bagi para politisi untuk mendulang suara dan menaikkan rating partainya.
Sementara itu, sebagian kecil masyarakat yang tidak mau “ambil pusing” dalam menentukan pilihan suaranya masih mengiringi proses domokratisasi di negeri ini. Mereka mamaknai demokrasi sebagai sebuah kebebasan untuk memilih. Memilih untuk “memilih” salah satu kandidat atau memilih untuk “tidak memilih” sama sekali. Bisa juga memilih untuk “memilih” semua kandidat. Intinya suara mereka tidak dapat diperhitungkan saat penghitungan suara. Masyarakat seperti yang saya sebut di atas biasa dikenal sebagai Golongan Putih (Golput).
Golput sendiri disinyalir sebagai sebuah reflection progress sekaligus reaksi dari sebagian pemilih terhadap keadaan politik tertentu. Alasan klasiknya adalah kekecewaan dan ketidakpercayaan mereka terhadap kandidat-kandidat yang ada. Pada titik inilah golput membingkai menjadi sebuah krisis politik yang paling halus namun memiliki dampak yang harus diperhitungkan.
